Wajah Baru Regulasi Rumah Susun

Langkah Pemerintah dengan mengundangkan Peraturan Menteri Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), yang kemudian disusul oleh Pemerintah DKI Jakarta mengundangkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik merupakan langkah progresif dalam penataan regulasi pengelolaan rumah susun.
Regulasi tersebut disusun sebagai usaha untuk menjamin kepastian hukum yang adil, serta untuk mengembalikan kedaulatan pemilik dan penghuni satuan rumah susun.
Aspek penting terkait substansi regulasi rumah susun ini ialah untuk mengembalikan rumah susun sebagai fungsi tempat tinggal yang menjadi kebutuhan pokok manusia seperti yang terkandung dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945.
Kolegium Jurist Institute (KJ Institute), sebagai suatu lembaga yang fokus dalam mengawal kebijakan dan tata regulasi nasional demi keberpihakan terhadap kesejahteraan masyarakat memberikan beberapa argumentasi terhadap kenyataan faktual yang ada terkait kedua regulasi tersebut memberikan apresiasi dan mendukung atas diundangkannya kedua regulasi tersebut.
Oleh karena itu, langkah edukasi yang dilakukan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kepada masyarakat dalam hal ini pemilik, penghuni, pelaku pembangunan dan PPPSRS harus terus dilakukan dengan cara sosialisasi mapun bimbingan teknik (bimtek). Dengan semakin tingginya tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat maka terjadinya permasalahan di rumah susun dapat terus di minimalisir.

Share your thoughts