Tanggungjawab Mahkamah Konstitusi atas Saksi


Perlindungan saksi oleh MK dan LPSK mempunyai wilayah teritorial yg berbeda namun merupakan satu kesatuan yg tidak terpisahkan, khususnya saksi perkara PHPU.


Umumnya MK akan bertanggungjawab kepada saksi yang akan memberikan kesaksian d persidangan perkara-perkara di MK selama berada di lingkungan Gedung MK oleh keamanan internal MK dan pihak kepolisian yg ditugaskan secara khusus.

Kemudian ada semacam MOU antara MK dengan LPSK terkait dengan Perlindungan saksi yang akan memberikan kesaksian di persidangan MK. Apakah dengan adanya MOU tersebut, MK dapat memperluas teritorial jaminan keamanan bagi saksi perkara PHPU d MK? Makna MOU dapat diartikan, MK bisa saja memberikan perlindungan dalam bentuk kordinasi dan komunikasi secara kelembagaan dgn lembaga terkait (tindakan d lakukan secara kelembagaan bukan oleh majelis hakim).

Jika MK dapat memanggil dan menghadirkan orang untuk perkara-perkara yg diperiksanya dalam rangka untuk menegakan hukum dan keadilan maka MK juga dapat memberikan perlindungan kepada setiap orang yang hadir MK, termasuk tetapi tidak terbatas pada saksi-saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait untuk alasan yang sama.

Sudah menjadi rahasia umum d republik ini, kedudukan saksi dan korban sangat rentan ketika menjadi bagian dalam penyelesaian suatu perkara (saksi atau korban), baik perkara2 pidana, pilkada dan PHPU bahkan perkara perceraian sekalipun sangat rentan. Dalam banyak kasus, saksi sering menolak menjadi saksi dengan alasan, adanya ancaman dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Jika ini terjadi, Negara harus hadir memberikan perlindungan melalui berbagai instrumen kewenangan yg dimiliki oleh lembaga negara yg terkait. Perlindungan negara harus konkrit bukan diperdebatkan?

Tantangan dalam perkara PHPU dan Pilkada d MK, ada banyak bentuk intimidasi yang terjadi diluar persidangan, baik ancaman kepada saksi sebelum memberikan keterangan d persidangan MK maupun Pasca Persidangan di MK. Umumnya, saksi2 Termohon dan saksi pihak terkait jauh lebih aman dibandingkan dengan saksi Pemohon. Terlebih Pihak terkait adalah petahana dan hal ini juga ditemukan dalam perkara pilkada. Amannya saksi sangat tergantung pada pihak mana dia bersaksi? Perlindungan saksi adalah hak dasarnya dan menjadi kewajiban negara! Realitasnya??

Secara umum LPSK berwenang memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam perkara2 pidana, terutama selama berlangsungnya proses peradilan pidana. Bagaimana dengan perkara PHPU ? Bgmn pula dengan batas wilayah teritorial perlindungan saksi dan korban yang bisa diberikan oleh LPSK ?

LPSK dapat memberikan perlindungan kepada saksi perkara PHPU karena perkara PHPU jauh lebih komplek dibandingkan perkara pidana. Batas wilayah Teritorial perlindungan saksi yang diberikan oleh LPSK jauh lebih luas dan melekat bagi saksi, baik di dalam persidangan dan d luar persidangan (di pengadilan secara khusus menjadi otoritas pengadilan setempat).

Lagi-lagi hambatan bagi LPSK soal formalitasnya yang menentukan banyak syarat dan mekanisme yang rumit untuk dapat diberikan perlindungan kepada saksi oleh LPSK. Inilah problem sistem pembebtukan norma hukum direpublik ini?

Perlindungan saksi oleh MK dan LPSK mempunyai wilayah teritorial yg berbeda namun merupakan satu kesatuan yg tidak terpisahkan, khususnya saksi perkara PHPU. Esensinya jaminan dan perlindungan saksi merupakan hak dasar yang harus diberikan oleh negara, baik saksi pemohon, termohon dan pihak terkait.

Perdebatan yg mengemuka d publik, pro kontra MK tidak bisa memberikan perlindungan yg lebih kepada saksi yg melebihi wilayah teritorialnya bahkan saksi pemohon harus menjadi kwajiban pemohon ? Pokok soal, setiap saksi apalagi saksi PHPU wajib dilindungi oleh negara melalui aparat negara krn salah satu fungsi negara untuk itu. Melindungi seluruh anak negeri dr segala bentuk intimidasi dan kekerasan.


Ahmad (Rabu, 19 Juni 2019) – Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang 

Share your thoughts