PROGRAM

Reformasi hukum dan kebijakan juga harus mempertimbangkan peningkatan kualitas sumber daya manusia seluruh komponen Bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, KJ Institute secara rutin mengadakan beberapa kegiatan diantaranya penelitian, seminar dan diskusi bagi berbagai pihak yang menaruh perhatian pada pembangunan hukum.m.

Indonesia adalah negara yang dikenal sebagai mining countries. Pengelolaan pertambangan saat ini dilandasi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasasi oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan konstitusional tersebut selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Ketentuan dalam UU Minerba selanjutnya diatur dalam berbagai peraturan pelaksana.

Pengusahaan pertambangan di Indonesia selain selain terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan, juga terkait dengan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraannya. Aspek penting tersebut meliputi aspek perizinan, lingkungan, keuangan, kontrak, pidana dan berbagai hal praktis lainnya. Ragam aspek yang luas tersebut perlu dipahami oleh mereka yang menaruh perhatian pada industri pertambangan di Indonesia.

Berdasarkan alasan tersebut Kolegium Jurist Institute (KJI/KJ Institute) menyelenggarakan “Pelatihan Intensif Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara (PIHP). KJI terus berinovasi dalam mengembangkan materi dan metode pelatihan sehingga para peserta mendapatkan pemahaman yang komprehensif baik tataran teori dan praktis yang tentunya sangat dibutuhkan oleh peserta.

Internal Discussion KJInstitute (ID KJInstitute) merupakan suatu kegiatan akademik yang penting dengan menghadirkan sebuah proses dialektika atas sebuah gagasan atau pemikiran yang dikemukakan oleh para kolega KJ Institute dalam forum yang bersifat internal. Sebagai sebuah wahana ID KJInstitute mendorong setiap anggota KJInstitute untuk menuangkan law in minds-nya kedalam sebuah tulisan yang kemudian dipresentasikan serta pada akhirnya diuji, ditanggapi dan dikritisi oleh para kolegium lainnya.

ID KJInstitute membuka ruang diskusi yang terbuka untuk mendapatkan sebuah kebenaran ilmiah (scientific truth). Hasil akhir dari kegiatan ini adalah sebuah karya tulis yang berbasis ilmiah dalam bentuk sebuah buku yang merupakan “Refleksi Akhir Tahun Kolegium Jurist Institute”.

Bidang keuangan merupakan bidang yang sangat penting dalam perusahaan. Banyak perusahaan yang berskala kecil atau besar memiliki perhatian besar dalam bidang keuangannya, terutama dalam perkembangan dunia usaha yang semakin maju pesat, banyak juga persaingan antara perusahaan, dan kondisi ekonomi yang tidak menentu yang dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Maka dari itu setiap perusahaan wajib mengamati kinerja perusahaan agar dapat terus tumbuh dan berkembang pesat. Dalam rangka pengambilan keputusan di masa yang akan datang, maka perusahaan memerlukan informasi, khususnya informasi tentang apa yang mungkin akan terjadi pada masa yang akan datang. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi serta media penting yang digunakan oleh para pengelola perusahaan dalam proses pengambilan keputusan.

Ilmu peraturan perundang-undangan merupakan salah satu hal penting dalam pembentukan hukum. Hukum yang terkonkretisasi dalam suatu aturan sangat dipengaruhi tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dari segi teknik pembentukan peraturan perundang-undangan maupun substansi peraturan perundang-undnagan yang akan diatur. Baik dan buruknya kualitas suatu peraturan perundang-undangan sangat tergantung dari bagaimana hukum itu dibentuk (law making process).

Pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada 2 (dua) hal, yakni (1) teknik pembentukan; dan (2) substansi (materi muatan) peraturan perundang-undangan. Pemahaman dan penerapan kedua dasar tersebut menjadi hal yang sangat perlu dimiliki oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Keahlian pembentukan peraturan perundang-undangan ini akan sangat mempengaruhi kualitas formal (bentuk) maupun materil (isi) dari peraturan perundang-undangan. Kualitas peraturan perundang-undangan ini pada akhirnya akan pula berpengaruhi pada kualitas kehidupan masyarakat sebagai norm adressat (objek norma) yang akan dikenai aturan dari suatu produk hukum berupa peraturan perundang-undangan.

Pentingnya law making process baik secara formil maupun materiil tersebut, selaras pula dengan momentum pesta demokrasi Indonesia pada tahun 2019. Proses penyelenggaraan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD 2019 yang akan datang, menjadi momentum yang sangat baik pula bagi pelaksanaan Pelatihan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Legal Drafting Training).

Anggota DPR dan DPRD yang akan mencalonkan diri menjadi wakil rakyat di, perlu mendapat pembekalan yang komprehensif dalam rangka pelaksanaan fungsinya, yaitu fungsi legsilasi. Pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan di tingkat daerah yang menjadi kewenangan DPRD perlu dimulai dengan adanya suatu pendidikan dan pelatihan Legal Drafting sebagai basis keilmuan dan keahlian pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembekalan melalui pelatihan Legal Drafting tersebut akan semakin memantapkan peranan DPR RI dan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasinya, sehingga produk legislasi DPR RI dan DPRD akan baik dan benar secara law making process maupun ketika diterapkan ke masyarakat.

Hal tersebut di ataslah yang menjadikan pendidikan dan pelatihan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu keahlian yang harus dimiliki dan sangat berguna bagi perancang peraturan perundang-undangan seperti pegawai di kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang mengangani pembentukan peraturan perundang-undangan serta individu yang memiliki kekuasaan pembentukan peraturan perundangan-undangan seperti anggota DPR RI dan DPRD.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Kolegium Jurist Institute mengadakan Pelatihan Legal Drafting”. Pelatihan Legal Drafting ini sangat berguna bagi calon anggota DPR RI, dan DPRD baik DRPD Kabupaten/Kota maupun DPRD Provinsi dalam upaya pembentukan peraturan di tingkat daerah agar terbentuk peraturan yang baik dan benar secara formil maupun materiil ketika mereka terpilih nanti.