MAHKAMAH KLIPING?


Di Mahkamah Konstitusi hanya diatur mengenai pertanggungjawaban perolehan bukti (Pasal 36 ayat (2) dan (3) UU MK) dan adanya kewenangan hakim “yang bebas” untuk menilai kesesuaian buktinya (Pasal 37 UU MK). 


Setelah Prabowo mengutarakan kehendaknya untuk mengugat hasil pemilihan presiden 2019, maka hal yang menarik disimak adalah permohonan yang diajukan berkenaan dengan dasar argumen dan bukti yang diajukannya. Sesaat setelah permohonan itu tersebar, satu hal yang menarik untuk disimak adalah banyaknya bukti yang berupa berita dijadikan alasan pengajuan permohonan. Hal ini bahkan menjadi cibiran beberapa kalangan soal “20% kliping koran” soal alasan gugatan.

Maka pertanyaannya, apakah “kliping koran” dapat menjadi bukti dalam pengadilan?

Pada dasarnya, pengadilan membutuhkan sejumlah bukti dan saksi yang dihadirkan sebelumnya untuk membuktikan sebagian besar pernyataan dan tuduhan. Namun disisi lain, lebih dari mayoritas populasi dunia percaya bahwa apa yang tertulis di koran itu benar dan bertindak sesuai. Dalam kasus pencemaran nama baik, publikasi bahkan memainkan peran penting. Apabila merujuk kepada doktrin hukum kekuatan bukti setidaknya dapat diklasifikasi kedalam tiga yaitu (1) sempurna, (2) mengikat, dan (3) menentukan. Dalam tataran normatif, pada umumnya hukum menentukan alat bukti dan sistem pembuktian seperti apa yang digunakan dalam setiap peradilan untuk membuktikan dalilnya. seperti misalnya dalam peradilan perdata dikenal asas Actori Incumbit Probatio yang artinya Penggugat yang “mendalilkan” adanya hak atau peristiwa dimana tergugat harus mengembalikan hak atau memberikan hak kemudian diberikan beban untuk membuktikannya. Berbeda dengan hal sistem hukum pidana yang umumnya menggunakan sistem negatief wettelijke yakni sistem menurut undang- undang sampai suatu batas yang tersebut dalam pasal 183, yang berbunyi: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.” Sedangkan di Mahkamah Konstitusi hanya diatur mengenai pertanggungjawaban perolehan bukti (Pasal 36 ayat (2) dan (3) UU MK) dan adanya kewenangan hakim “yang bebas” untuk menilai kesesuaian buktinya (Pasal 37 UU MK).

Meskipun demikian, saya memandang bahwa dalam setiap pelaksanaan kewenangannya berbeda-beda, misalnya dalam pengujian UU hakim dalam memberikan beban pembuktian lebih kepada pemohon, atau bahkan memberikan beban pembuktian kepada termohon bergantung kepada “informasi” apa yang dibutuhkan oleh Mahkamah. Hal ini disebabkan dua spektrum asas yang bertentangan satu sama lain namun bertautan. Yakni asas presumption of constitutionality yaitu semua UU dianggap konstitusional sampai pengadilan menyatakan sebalinya dan asas presumption of liberty, yaitu semua UU dianggap membatasi kebebasan sampai pengadilan menyatakan sebaliknya. Hal ini menunjukan bahwa ada beban yang bisa diberikan

bergantung kepada perspektif apa yang digunakan. Namun dalam hal MK menyelesaiakan sengketa Pemilu maka asas yang digunakan adalah nulllus commodum capere potest injuria sua propria yang bermakna tidak boleh seorangpun diuntungan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilaukan sendiri dan tidak boleh seorang pun boleh dirugikan oleh peyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain. Keteguhan MK ini diurai dalam Putusan No 41/PHPU.D-VI/2008, Para 3.27.

Apabila merujuk kepada perkembangan kasus-kasus di berbagai belahan dunia, misalnya dalam kasus Dallas County v. Commercial Union Assur. Co Tahun 1957 menujukan bahwa “kliping koran” dapat menjadi bukti yang menentukan. Terjadi ketika setelah runtuhnya menara jam di gedung pengadilan Kabupaten Dallas, terdapat berusaha untuk memulihkan kerugian melalui polis asuransi, meskipun tidak ada cedera pada kehidupan apa pun yang bangunannya mengalami kerusakan luar biasa. Diumumkan bahwa kerusakan itu disebabkan karena penerangan dan perusahaan asuransi tidak perlu membayar jumlahnya. Dalam banding, tergugat mengklaim bahwa petir yang dikatakan sebagai penyebabnya tidak mengenai gedung pengadilan dan bahwa keruntuhan itu disebabkan oleh cacat struktural gedung pengadilan. Untuk mendukung pernyataan ini, ia mengajukan artikel surat kabar Morning Times bersama dengan laporan ahli toksikologi negara dan justifikasi warga yang menyatakan hal yang sama. Hakim distrik federal mengakui dokumen itu sebagai “bagian dari catatan” yang menolak keberatan atas bukti berita (hearsay). Pada Banding, Pengadilan menolak klaim banding dan berpendapat bahwa undang-undang yang mengatur bukti berita punya persoalan soal auntentifiasinya. Dan pada akhirnya, Pengadilan Banding dalam keputusan Dallas County menyetujui masuknya surat kabar tersebut mengingat situasi dan bukti pendukung lainnya bersesuaian.

Kasus lainnya adalah kasus Cimapi v. City of Palo Alto di tahun 2011. Ini adalah kasus pencemaran nama baik yang diajukan terhadap otoritas polisi dan pemerintah atas penghinaan dan penderitaan yang diungkap oleh Joseph Ciampi, sebagai penggugat/penuntut. Banyak surat kabar dan saluran melaporkan hal yang sama. Setelah itu tuntutan pidana terhadapnya diberhentikan oleh pengadilan. Penuntut umum bersama beberapa artikel surat kabar mengajukan dakwaan pencemaran nama baik untuk mendukung tuduhan terhadap terdakwa. Terdakwa di pihak lain telah membantah tuduhan pencemaran nama baik dengan alasan bahwa bukti-bukti berita yang dihadirkan tidak memiliki otentikasi dan juga harus dianggap sebagai bukti yang masih bersifat rumor. Namun, hal yang sama ditolak karena artikel tersebut adalah bukti publikasi pencemaran nama baik pelapor dan juga menyatakan bahwa dalam kasus khusus ini artikel surat kabar tidak dapat dianggap sebagai bukti kabar angin karena mereka dipamerkan sebagai bukti publikasi terlepas dari dalam hal ini tidak melakukan upaya apa pun untuk mengetahui kebenaran di balik hal yang sama. Untuk tujuan mendukung klaim penggugat menyatakan bahwa dokumen tersebut dapat dianggap sebagai bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan keberadaan fakta yang dapat menentukan pembenaran dari tindakan. Akhirnya, Pengadilan menentukan bahwa artikel-artikel tersebut ada yang diterima sebagai bukti yang bersesuaian sebagian bukti lainnya ditidak diterima.

 


Dr. Ibnu Sina Chandranegara Dosen FH UMJ dan Peneliti Kolegium Jurist Institute

Share your thoughts