Kisruh Pilpres Di “Anak BUMN”

Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) bukan merupakan BUMN karena: (1) syarat saham sekurang-kurangnya 51% dimiliki langsung oleh negara dengan menempatkan Menteri BUMN sebagai sebagai pemegang saham yang bertindak dalam RUPS; dan (2) pendirian BSM dan BNIS sebagai BUMN melalui Peraturan Pemerintah tidak ada.


Jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) KH Ma’aruf Amin di PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT BNI Syariah (BNIS) dianggap tidak sesuai dengan Pasal 227 huruf p UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena melarang bakal capres dan cawapres sebagai pejabat BUMN. Bagaimanakah ketentuan hukum menjawab persoalan ini? Benarkah BSM dan BNIS merupakan BUMN? Tulisan ini akan membahasnya dari aspek hukum dan peraturan perundang-undangan.

Rezim UU Pemilu

Dalam UU Pemilu, ketentuan mengenai rangkap jabatan bagi peserta pemilu diatur secara komprehensif. Secara umum, peserta pemilu dilarang untuk menjabat sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan BUMN/BUMD. Larangan ini tertuang dalam pasal-pasal di UU pemilu, khusus untuk bakal capres dan cawapres sebagaimana diatur dalam Pasal 227 huruf p UU Pemilu bahwa: “Pendaftaran bakal pasangan capres dan cawapres dilengkapi persyaratan surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat BUMN atau BUMD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilu”.

Berdasarkan ketentuan ini maka setiap bakal calon pasangan capres dan cawapres wajib mengundurkan diri sebagai karyawan atau pejabat BUMN atau BUMD. Apabila ada pasangan bakal calon, kemudian ditetapkan jadi pasangan calon, bahkan ditetapkan sebagai calon terpilih presiden dan wakil presiden namun belum mengundurkan diri sebagai karyawan atau pejabat BUMN atau BUMD, tentu capres atau cawapres dapat didiskualifikasi karena adanya cacat administrasi. Terkait bagaimana pengdiskualifikasiannya, ada rezim adminsitrasi pemilu yang menyelesaikannya.

BUMN dan Anak BUMN

Pengaturan mengenai BUMN diatur setidaknya oleh UU No.19/2003 tentang BUMN, UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara, dan UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketiga UU ini menjadi peraturan paling terkait untuk mengidetifikasi status sebuah perusahaan menjadi BUMN atau bukan. Pertama, secara definitif, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

UU BUMN membagi BUMN menjadi dua, yaitu BUMN: (1) sebagai perusahaan perseroan; dan (2) BUMN sebagai perusahaan umum. Khusus untuk perusahaan perseroan, untuk dapat dinyatakan sebagai BUMN maka bentuknya harus berupa perseroan terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikitnya 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan (Pasal 1 ayat (2) UU BUMN). berdasarkan kriteria pertama ini maka untuk dinyatakan sebagai BUMN, PT BMS dan PT BNIS harus berbentuk PT dengan modal yang sedikitnya 51% sahamnya dimiliki oleh negara.

Secara faktual, saham yang dimiliki oleh PT BSM dan PT BNIS dimiliki mayoritas oleh induknya yaitu masing-masing oleh PT Bank Mandiri (Persero) dan PT BNI (Persero), artinya saham PT BSM dan PT BNIS tidak dimiliki oleh negara dalam hal ini Pemerintah. Posisi ‘negara’ dalam struktur saham BUMN ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 huruf g dinyatakan bahwa kekayaan negara yang dikelola sendiri atau oleh pihak termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara, merupakan keuangan negara. Artinya, secara organis ada keuangan negara dalam BUMN yang menjadi keuangan negara, sehingga negara hadir secara langsung dalam BUMN melalui kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN.

Selain itu, peranan negara termanifestasi melalui peranan Menteri BUMN selaku RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU BUMN yang mengatur bahwa: “Menteri BUMN bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara”. Hal ini tidak terdapat dalam BSM dan BNIS yang meniadakan peranan Menteri BUMN sebagai pemegang saham yang bertindak dalam RUPS.

Selanjutnya, untuk dapat ditetapkan sebagai BUMN sebuah perseroan terbatas harus dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU BUMN yang menyatakan bahwa setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau perseroan terbatas yang dananya berasal dari APBN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Praktik hukum ini, bahkan telah ada sejak terbit UU No. No. 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara yang mengatur bahwa perusahaan negara didirikan dengan Peraturan Pemerintah. Artinya untuk mengetahui apakah BSM dan BNIS sebagai BUMN maka dapat dilihat apakah ada PP yang menetapkan pendirian BSM dan BNIS. UU BUMN mengatur bahwa pendirian, pembubaran, penggabungan, dan pengambilalihan BUMN dilakukan melalui PP.

Sayangnya, tidak terdapat PP yang menetapkan pendirian BSM dan BNIS sebagai BUMN, sebagaimana misalnya PT Mandiri dibentuk sesuai PP No. 75 Tahun 1998 dan PT BNI yang ditetapkan dengan Perppu Nomor 2 Tahun 1946, kemudian melalui PP No. 19 Tahun 1992 bentuk hukum BNI 1946 ditetapkan menjadi perusahaan perseroan (persero).

Dengan demikian, BSM dan BNIS bukan merupakan BUMN karena: (1) syarat saham sekurang-kurangnya 51% dimiliki langsung oleh negara dengan menempatkan Menteri BUMN sebagai sebagai pemegang saham yang bertindak dalam RUPS; dan (2) pendirian BSM dan BNIS sebagai BUMN melalui Peraturan Pemerintah tidak ada.

Putusan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung (MA) pernah memutus mengenai status hukum anak perusahaan BUMN sebagai BUMN. Hal ini bermula dengan ditetapkannya PP 72/2016 dan PP Nomor 47/2017 yang uji materinya diputus melalui Putusan MA No. 21 P/HUM/2017 dan Putusan MA No. 7 P/HUM/2018. Kedua PP yang diuji materi ke MA ini yang menjadi dasar pembentukan holding BUMN di bidang pertambangan yang menempatkan PT Inalum (Persero) sebagai induk perusahaan terhadap PT Antam, PT Bukit Asam, dan PT Timah.

Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa walau PT Antam, PT Timah, dan PT Bukit Asam bukan lagi menjadi BUMN karena diambilalih oleh PT Inalum melalui inbreng saham negara di ketiga BUMN tersebut pada PT Inalum, namun negara tetap memiliki kontrol terhadap ketiga perusahaan tersebut karena adanya kepemilikan saham seri A dwi warna. Hal ini juga tertuang dalam Pasal 3 PP 47/2017 yang mengatur bahwa dengan pengalihan saham seri B, negara melakukan kontrol terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) PT Antam, PT Timah, dan PT Bukit Asam melalui kepemilikan saham Seri A dwi warna dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

MA menyatakan bahwa walaupun ketiga BUMN yang diambilalih oleh PT Inalum menjadi anak perusahaan, namun anak BUMN ini bukan menjadi perseroan terbatas biasa karena adanya kendali pemerintah melalui saham dwi warna dengan hak istimewa yang menjadi kunci.

Saham dengan hak istimewa dimaksud meliputi: hak mencalonkan anggota direksi dan dewan komisaris, melakukan peningkatan modal, mengubah anggaran dasar, melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, melakukan pembubaran dan likuidasi, mengangkat dan memberhentikan anggota direksi dan komisaris.Hal ini diatur dalam Pasal 2A ayat (2) PP No.72/2016 yang menjadi dasar hukum holdingisasi BUMN. Saham dwi warna dengan hak istimewa ini tidak dimiliki Pemerintah di BSM dan BNIS. Artinya Putusan MA ini tidak dapat menjadi rujukan bagi persoalan BSM dan BNIS.

Akhirnya, BSM dan BNIS bukanlah BUMN, sehingga tidak apabila ada cawapres yang menjadi DPS pada kedua perusaan ini tidak melanggar Pasal 227 huruf p UU Pemilu.

Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H (Direktur Eksekutif Kolegium Jurist Institute, Pengajar di FH Universitas Tarumanagara)

Share your thoughts