Keberpihakan Dalam Persaingan Usaha

persamaan hak dari mitra pengemudi dalam taksi online dalam mendapatkan kesempatan yang sama wajib dilindungi oleh hukum dengan cara tidak membeda-bedakannya dalam wilayah publik.


PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab Indonesia) diduga telah melakukan pelanggaran persaingan lantaran memprioritaskan mitra pengemudi yang tergabung dalam mitra pengemudi PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (PT TPI) untuk mendapatkan penumpang dibandingkan dengan mitra perorangan. (Hukumonline, 25 Juni 2019). Tentunya operator mendapatkan pengarahan dari manajemen untuk memilih pengemudi. Agar pengemudi yang berada dibawah TP TPI mendapatkan kesempatan untuk mengantar penumpang. Hal pemilihan pengemudi ini yang dikatakan sebagai keberpihakan dalam industri taksi online.

Apakah keberpihakan adalah pelanggaran moral yang menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat? Keberpihakan ditempatkan dalam konteks persaingan usaha, diibaratkan wasit dalam lomba lari. Salah satu pesertanya berlari terlebih dahulu sebelum aba-aba dan perlombaan tetap dibiarkan berjalan apa adanya. Hal tersebut dibiarkan karena peserta yang mengambil keuntungan adalah sahabatnya. Maka suatu persaingan dianggap sebagai kejahatan ketika seseorang mengambil keuntungan mencuri awal melalui keberpihakan. Lain halnya dengan keberpihakan sebagai pribadi. Seseorang yang berpihak kepada orang tertentu tidak dipersalahkan. Ia memiliki Hak Azasi Manusia (HAM) untuk memilih siapa yang akan diuntungkannya. HAM menjadi norma tertingi dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD). Lalu norma apa yang dapat diterapkan dalam perselisihan persaingan usaha terkait perusahaan yang berpihak kepada mitra tertentu? 

 

Perlakuan yang Sama

Kebebasan individu membentuk kelompok bagian dari pelaksanaan HAM yang tidak dapat dikesampingkan. Kebebasan membentuk kelompok yang menjadi dasar individu mengikatkan dirinya kedalam kelompok tertentu. Namun kebebasan tersebut tidak dapat menggangu kebebasan individu lainnya. Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Perlakuan yang sama tidak hanya dalam kelompoknya, tetapi di luar kelompok. Penerapan persamaan hak terhadap individu dilakukan karena negara menjamin persamaan tersebut dalam UUD. Dengan demikian setiap individu dalam kelompok akan mendapatkan perlakuan yang sama.

Tentunya keberpihakan dapat dibatasi dengan peraturan yang mengikat semua individu yang melakukan kegiatan yang terkait. Dalam hal ini, ada 3 (tiga) hal yang dapat dituntut oleh Komisi Pengawas Persaiangan Usaha (KPPU) tekait perstiwa diatas tersebut, yakni: perjanjian eksklusif, diskrimansi dan integrasi vertikal, yang dituangkan dalam pasal 15, 19 ayat (2) dan 14 Undang-Undang No: 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Monopoli). Seluruh pasal dalam UU Monopoli diatas menunjukkan adanya larangan terhadap keberpihakan dalam usaha yang menimbulkan perbedaan hak.

Pasal 15 menyebutkan: “(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu. (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. (3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok: a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.”

Pasal 19 ayat (2) (d) yang menyebutkan: “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa : melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.”

Pasal 14   menyatakan: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.”

Pembatasan yang termasuk dalam perjanjian vertikal adalah sebagai berikut: Pertama, penjual biasanya menerima untuk tidak memasok barang kepada siapa pun selain pembeli di suatu wilayah. Kedua, pembeli setuju untuk tidak membeli barang dari penyedia lain. Ketiga, dalam beberapa kasus, kondisi dimana produk dapat dijual kembali dapat ditentukan dalam perjanjian, terutama dalam hal harga, lokasi atau konsumen. Oleh karena itu, pembatasan ini secara efektif membentuk pembagian kerja antara berbagai tingkat produksi. (Sandra Marco Colino, 2010). Perjanjian eksklusif mungkin tidak terjadi antara Grab dan PT TPI. Sesuai dengan peristiwanya, pengarahan administrasi Grab, pengemudi yang tidak tergabung dengan PT TPI masuk kedalam diskriminasi dan integrasi vertikal. Mitra pengemudi lainnya tidak mendapat perlakuan yang adil, karena operator grab lebih mengutamakan pengemudi yang tergabung PT TPI. Perlakuan yang sama hanya dapat dipaksakan melalui hukum dalam wilayah publik karena terkait dengan individu lainnya.

 

Keberpihakan dalam Wilayah Publik

Wilayah pribadi adalah wilayah yang dimiliki sendiri, karenanya wilayah yang tidak tersentuh oleh siapapun. Pilihan warna baju misalnya, pekerjaan pribadi yang diketahui oleh dirinya sendiri. Pihak lain tidak dapat turut campur, kecuali diinginkan. Sementara kegiatan memilih waktu keberangkatan bus untuk mengantar seseorang ke kantor tidak terkait dengan kegiatan yang dilakukan pribadi, melainkan kegiatan yang dilakukan bersama dengan individu lainnya, karenanya ia harus mengikuti waktu yang tersedia. Sama halnya dengan manajemen Grab, ketika operator memberikan perintah kepada mitra pengemudi, maka perintah tersebut harus menyamakan semua hak pengemudi yang masuk dalam wilayah publik. Apabila wilayah pribadi memiliki irisan dengan wilayah publik, maka kegiatannya menjadi milik publik.

Manajemen Grab tidak melanggar peraturan apapun atas keberpihakan kepada PT TPI, apabila pihak lain dapat mengambil penumpang tanpa melalui operator. Permasalahannya penumpang yang diantar harus melalui aplikasi. Memang kelebihan taksi online adalah aplikasi yang dapat menjaga keamanan dan kenyamanan penumpang. Pemberian jasanya dalam satu kendali mutu. Semua pemberian jasa taksi online terpantau dalam sistem aplikasi yang dimiliki perusahaan. Keberpihakan pihak manajemen kepada mitra pengemudi karena perjanjian, apabila telah dibuat, diskriminasi dan integrasi vertikal.  Ketiganya dapat berdiri sendiri tanpa saling terikat.  Keberpihakan karena hak dan kewajiban yang tertulis dalam perjanjian dapat dipaksakan di pengadilan, apabila terjadi wanprestasi. Diskriminasi yang dilakukan oleh operator sangat sulit untuk dibuktikan. Sementara perjanjian yang dibuat oleh Grab dengan PT TPI untuk memberikan perintah mengangkut penumpang kepada mitra pengemudi yang masuk dalam keanggotaan PT TPI.

Kesimpulannya, persamaan hak dari mitra pengemudi dalam taksi online dalam mendapatkan kesempatan yang sama wajib dilindungi oleh hukum dengan cara tidak membeda-bedakannya dalam wilayah publik.

Dr. Chandra Yusuf, S.H.,LL.M,MBA., MM.gt (Dewan Pengarah Kolegium Jurist Institute, Pakar Hukum Ekonomi dan Akademisi Universitas YARSI)

Share your thoughts