Kolom

WhatsApp Image 2019-03-26 at 12.10.54 (1)

Direksi Sebagai Pengusaha, Bukan Karyawan

Direksi sebagai Pengusaha, Bukan Karyawan. Dengan demikian, direksi tidak dapat diberhentikan, apabila ia adalah pendiri perusahaan. Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK), c. Mungkin UU tersebut masih merujuk kepada UU Perseroan Terbatas yang lama. Direksi adalah pemilik perusahaan sekaligus. Namun UU selama belum diubah akan tetap berlaku, meskipun pengertiannya yang…

59574618_2487178044645873_2634048677508808704_n

TSM LAHIR UNTUK KEADILAN SUBSTANSI YANG TERUSIK

TSM lahir untuk mendekatkan nilai Kejujuran dan keadilan yang terusik karena lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan berbagai bentuk pelanggaran adminitrasi, pidana pemilu tidak berfungsi dengan baik. Mahkamah Konstitusi bisa menerobos batas formalitas yang menghambat ditegakkan keadilan substansi atas pelanggaran hukum yang terjadi pada tahapan hingga penepatan hasil pemilu demi tegaknyan hukum dan keadilan. TSM…

56835643_476127533210478_52004292948656128_n

Hukum yang membutuhkan “Quantum Leap”, bukan Asas

Penerapan asas tidak dapat diterapkan peristiwa yang bersifat “quantum”. Oleh karenanya dibutuhkan diskresi. Konsep yang baru yang dapat menutupinya. Ketika berbicara asas atau prinsip hukum, maka kita selalu teringat “penumbra“, ruang yang tidak tertutupi dalam gerhana matahari. Asas dan prinsip hukum dapat menjadi sangat akurat pada saat posisi yang tepat atau sudut pandang yang tepat…

Ilham KJI

Mengorek Keluar “Pemahaman”

Titik awal pemahaman sejatinya bukan mencari-cari kesalah pahaman, tapi menemukan apa yang telah selama ini hidup yakni kesepahaman bersama “kesepahaman umum”. Hermeneutik mengajarkan, kita adanya seni. Bukan seni retorika, bukan pula seni menulis tapi seni “memahami”. Merupakan upaya mencongkel keluar kesempitan makna. Merupakan gerak pemahaman dari luar ke dalam diri manusia. Berbeda dengan mengerti, pada…

Book Gallery

Profile

Basis penelitian yang profesional, handal dan komprehensif diyakini mampu memberikan dampak positif bagi pengambilan kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah. Penelitian yang dihasilkan oleh KJ Institute diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan hukum di Indonesia. Pada akhirnya diharapkan, kontribusi tersebut dapat bermuara pada usaha untuk mengawal Pemerintah dalam upayanya mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

STRUKTUR ORGANISASI

Dewan Pengawas
Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A.

Dewan Pengarah
Dr. Chandra Yusuf, S.H., LL.M., MBA., MMgT.
Dr. Mohammad Ryan Bakry, S.H., M.H.

Direktur Eksekutif
Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.

Direktur Kerjasama Antar Lembaga
Reza Fikri Febriansyah, S.H., M.H.

Direktur Kajian Reformasi Hukum dan Kebijakan
Dr. Muhammad Ilham Hermawan, S.H., M.H.

Direktur Pelatihan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
Lucky Raspati, S.H., M.H.

Sekretaris Jenderal
Eko Ibnu Hayyan, S.H., M.H.

Wakil Sekretaris Jenderal
Ade Adhari, S.H., M.H.

Bendahara
Lutfi Marfungah, S.H.

Peneliti
1. Dr. Nani M, S.H., M.cl
2. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H.
3. Cand. (Dr.) Auliya Khasanofa, SH., MH
4. Afdhal Mahatta, S.H., M.H.
5. Hendra Kurnia Putra, S.H., M.H.
6. Nurfaqih Irfani, S.H., M.H.
7. Rahmatullah Zulkifli, S.H., M.H.
8. Cand. (Dr.) Ahmad, S.H., M.H
9. Taufik Rahman, S.H., LL.M. Ph.D.
10. Wahyu Nugroho, S.H., M.H.
11. Icha Chayaning, S.H., M.H.
12. Merdiansah, S.H., M.H.

Assisten Peneliti:
1. Mardiyanto, S.H.
2. Rian Achmad Perdana, S.H.

Value

  • Kekeluargaan
  • Profesional
  • Kejujuran
  • Keilmuan
  • Transparansi
  • Akuntabilitas
  • Responsif
  • Progresif
  • Multidisipliner

See more »

WhatsApp Image 2019-01-13 at 00.01.25

Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A.

Dewan Pengawas

Ahli dalam bidang hukum pidana (criminal law). Lahir di Medan, 29 September 1971, mendapatkan gelar sarjana hukum (SH) di bidang hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, gelar MA dari Departemen Kriminologi Universitas Kebangsaan Malaysia, dan doktor di bidang ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2016).

31096766_10211739618748208_751814427229028352_n

Dr. Chandra Yusuf, S.H., LL.M., MBA., MMgT.

Dewan Pengarah

Ahli dalam bidang Hukum Ekonomi dan Pasar Modal. Lahir di Jakarta, 24 Oktober 1962, mendapatkan gelar S.H. dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, gelar MBA dari Universitas Oklahoma City, M.Mgt dari Universitas Dallas, LL.M. dari Universitas Melbourne, dan Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (2016). Saat ini menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas YARSI.

WhatsApp Image 2019-03-26 at 12.10.54

Dr. Mohammad Ryan Bakry, S.H., M.H.

Dewan Pengarah

Ahli dalam bidang Hukum Adminsitrasi Negara. Lahir di Jakarta, 9 Desember 1983. Mendapatkan gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Magister Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (2016).

WhatsApp Image 2019-01-12 at 23.45.07

Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.

Direktur Eksekutif

Ahli dalam Bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Sumber Daya Alam. Lahir di Seribandung, 27 Februari 1985. Mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Diponegoro, Magister Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia, dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (2013).

1655561_10204591299637652_5771270206775433345_o

Reza Fikri Febriansyah, S.H., M.H.

Direktur Kerjasama Antar Lembaga

Ahli hukum pidana. mendapatkan gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti, gelar magister ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan saat ini merupakan kandidat doktor dari Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

M Ilham H

Dr. Muhammad Ilham Hermawan, S.H., M.H.

Direktur Kajian Reformasi Hukum dan Kebijakan

Ahli di bidang Hukum Tata Negara. Lahir di Jakarta, 30 September 1976. Mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Pancasila, Magister Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (2015).

390208_2470441768149_786719162_n

Lucky Raspati, S.H., M.H.

Direktur Pelatihan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Ahli hukum Pidana. Lahir di Jakarta, 18 Mei 1979. Mendapatkan gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, gelar magister ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan saat ini kandidat doktor ilmu hukum dari Program Pascasarjana Universitas Andalas.

41601963_2348022795219959_870069123294429184_n

Eko Ibnu Hayyan, S.H., M.H.

Sekretaris Jenderal

Ahli di bidang Hukum Tata Negara. Lahir di Brebes, 22 Agustus 1991. Mendapatkan gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Magister Ilmu Hukum dari Universitas Dipongoro. Selain menjadi peneliti di Kolegium Jurist Institute, saat ini menjadi tenaga ahli di Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

11902552_10200789635740467_8573906096791686157_n

Ade Adhari, S.H., M.H.

Wakil Sekretaris jenderal

Ahli di bidang Hukum Pidana dan Kebijakan Hukum Pidana. mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Diponegoro, dan Magister Ilmu Hukum dalam kajian Sistem Peradilan Pidana di Universitas Diponegoro. Publikasi ilmiah yang telah dilakukan adalah Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana, Hukum Pidana di Bidang Sumber Daya Alam.

WhatsApp Image 2019-01-13 at 00.11.27

Dr. Nani Mulyati, S.H., M.cl

Peneliti

Ahli di bidang hukum pidana. Lahir di Padang, 9 Agustus 1982. Mendapatkan gelar S.H. dari Universitas Indonesia, M.CL dari Melbourne Law School, dan Doktor Ilmu hukum dari Universitas Indonesia (2018).

7c2f92f8-973d-4949-9db8-6f764e175b7d

Cand. (Dr.) Auliya Khasanofa, S.H., M.H.

Peneliti

Ahli di bidang Hukum Tata Negara.  Mendapatkan gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Magister Ilmu Hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta dan sedang menempuh program doktoral di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selain menjadi peneliti di Kolegium Jurist Institute, saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Dekan I di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang.

14095878_1279442922090438_1250439123830669962_n

Wahyu Nugroho, S.H., M.H.

Peneliti

Ahli di bidang hukum administrasi negara dan hukum lingkungan. Lahir di Wonogiri, 20 Juni 1986. Mendapatkan gelar S1 dari IAIN Walisongo Semarang, magister ilmu hukum dari Universitas Diponegoro, dan saat ini kandidat doktor ilmu hukum dari Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran.

WhatsApp Image 2019-05-29 at 20.02.29

Icha Chayaning, S.H., M.H.

Peneliti

Ahli di bidang Hukum Tata Negara. Lahir di Jember, 6 Mei 1990. Mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Muhammadiyah Jember, Magister Ilmu Hukum dari Universitas Jember, dan kandidat doktor ilmu hukum dari Universitas Jember.

WhatsApp Image 2019-03-26 at 14.21.56

Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H.

Peneliti

Ahli Hukum Tata Negara khususnya bidang Reformasi Peradilan. Doktor Ilmu Hukum diraihnya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, sedangkan kesarjanaan dan masternya diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selain sebagai Peneliti di Kolegium Jurist Institute, yang bersangkutan juga merupakan Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

38795062_10216666469321936_3048663822169538560_n

Afdhal Mahatta, S.H., M.H.

Peneliti

Ahli Hukum Tata Negara yang mendapatkan gelar kesarjanaan dan masternya dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selain sebagai Peneliti di Kolegium Jurist Institute, yang bersangkutan juga merupakan Dosen Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Podomoro sekaligus sebagai Tenaga Ahli Komisi III DPR RI.

969924_10151664346895948_1014299787_n

Ali Salmande Harahap, S.H.,LL.M.

Peneliti

Ahli di bidang Hukum Tata Negara.  Mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Trisakti dan Master of Law dari Leiden University. Pernah berprofesi sebagai jurnalis sebelum mengabdikan diri sebagai peneliti. Selain sebagai Peneliti Kolegium Jurist Institute, yang bersangkutan juga aktif sebagai Managing Director Tarumanagara law review.

54730409_10217545257199917_5265401644564086784_n

Hendra Kurnia Putra, S.H., M.H.

Peneliti

Beliau sehari-hari merupakan abdi negara dilingkungan Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia. Saat ini sedang menempuh Program Doktoral di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Disela-sela kesibukanya sebagai abdi negara, beliau mengabdikan diri pula sebagai salah satu peneliti di Kolegium Jurist Institute.

59574618_2487178044645873_2634048677508808704_n

Ahmad, S.H., M.H.

Peneliti

Ahli Hukum Tata Negara ini sedang menempuh Program Doktor Ilmu Hukum diraihnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, sedangkan gelar kesarjanaan diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta dan gelar masternya diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selain sebagai Peneliti di Kolegium Jurist Institute, yang bersangkutan juga merupakan Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang sekaligus lawyers di Zoelva And Partner Lawfirm.

56711191_2617149798300919_1689924804678778880_n

Merdiansah, S.H., M.H.

Peneliti

Ahli Hukum Tata Negara yang mendapatkan gelar kesarjanaan dan masternya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selain sebagai Peneliti di Kolegium Jurist Institute, yang bersangkutan juga merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

bang irvan

Nurfaqih Irfani, S.H., M.H.

Peneliti

Nurfaqih Irfani, S.H., M.H. Mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia dan Magister Hukum dari Universitas Padjadjaran. Bidang hukum yang ditekuni adalah Hukum Administrasi Negara dan Hukum Internasional, khususnya bidang ilmu hukum pembentukan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional. Saat ini berprofesi sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.

14695407_1302857679724335_3016467531251813195_n

Rahmatullah Zulkifli, S.H., M.H.

Peneliti

Ahli di bidang Hukum Tata Negara.  Selain sebagai Peneliti Kolegium Jurist Institute, yang bersangkutan juga aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

23843504_1876692239027350_270764025250903964_n

Rian Ahmad Perdana, S.H.

Assisten Peneliti

Ahli di bidang hukum dan Masyarakat. Mendapatkan gelar S1 dari Universitas Diponegoro Semarang. Disamping sebagai peneliti Kolegium Jurist Institute yang bersangkutan juga sebagai staf administrasi di Fak. Hukum Universitas Tarumanagara.

15825900_750381321778531_3480603241812826525_n

Mardiyanto, S.H.

Asisten Peneliti

Ahli di bidang Hukum Tata Negara.  Mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Pancasila. Selain sebagai Peneliti Kolegium Jurist Institute, yang bersangkutan juga aktif sebagai Staf Administrasi Sekjen MPR RI.

13138894_1290093714351743_1121792327821913880_n

Lutfi Marfungah, S.H.

Bendahara

Ahli di bidang hukum pertambangan ini mendapatkan gelar S1 dari Universitas Tarumanagara Jakarta. Disamping sebagai peneliti Kolegium Jurist Institute yang bersangkutan juga sebagai staf administrasi di Fak. Hukum Universitas Tarumanagara.